//
you're reading...
Link

Penjelasan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Standar Akuntansi


Post : 19 April 2013
Imansyah

Belanja memiliki beberapa  karakteristik yaitu: terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah; pengeluaran tersebut mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan; dan pembayaran yang dilakukan tidak akan dikembalikan kepada pemerintah daerah. Pada paragraf selanjutnya akan menjelaskan mengenai beberapa jenis belanja.

Belanja Pegawai

  1. Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
  2. Termasuk dalam belanja pegawai adalah uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang­-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai serta pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah yang tidak berkaitan dengan pengadaan/penambahan asset  tetap.

 Belanja Barang

  1. Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.
  2. Belanja Barang dapat secara umum dapat dikelompokkan dalam tiga kategori belanja yaitu :
  • Belanja Barang dan Jasa merupakan pengeluaran yang antara lain dilakukan untuk membiayai keperluan kantor sehari-hari, pengadaan barang yang habis pakai seperti alat tulis kantor, pengadaan/ penggantian inventaris kantor, langganan daya dan jasa, lain-lain pengeluaran untuk membiayai pekerjaan yang bersifat non-fisik dan secara langsung menunjang tugas pokok dan fungsi kementerian/ lembaga, pengadaan inventaris kantor yang nilainya tidak memenuhi syarat nilai kapitalisasi minimum yang diatur oleh pemerintah pusat/daerah dan pengeluaran jasa non-fisik seperti pengeluaran untuk biaya pelatihan dan penelitian.
  • Belanja Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.
  • Belanja Pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja. Belanja Pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalan, jaringan irigasi, peralatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Belanja Pemeliharaan adalan pengeluaran yang di maksudkan untuk mempertahankan  asset tetap atau asset lainnya yang sudah ada kedalam kondisi normal tanpa mempernatikan besar kecilnya jumlan belanja. Belanja Pemeliharaan meliputi antara lain pemeliharaan tanah, pemeliharaan gedung dan bangunan kantor, rumah dinas, kendaraan bermotor dinas, perbaikan peralatan dan sarana gedung, jalanan, jaringan irigasi, perlatan mesin, dan lain-lain sarana yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Belanja Pemeliharaan yang dikeluarkan setelah perolehan asset tetap yang menambah dan memperpanjang masa manfaat dan atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja tidak dapat dikategorikan sebagai belanja barang tetapi harus dikapitalisasi ke dalam Belanja Modal dan masuk kedalam laporan keuangan sebagai penambahan nilai aset tetap.

Belanja Bunga
Belanja Bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (interest) atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

Belanja Subsidi
Subsidi yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui BUMD dan perusahaan swasta.

Belanja Hibah
Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

Belanja Bantuan
Bantuan sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain belanja bantuan kepada masyarkat, bantuan sosial juga diberikan kepada partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Bagi Hasil
Belanja bagi hasil adalah pemberian dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun­-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja Modal

  1. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang nilainya relatif material, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
  2. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai Belanja Modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dan kriteria kapitalisasi aset tetap. Aset tetap mempunyai ciri-ciri/karakteristik sebagai berikut: berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material. Sedangkan ciri-ciri/karakteristik Aset Lainnya adalah: tidak berwujud, akan menambah aset pemerintah, mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, nilainya relatif material.
  3. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:
  • pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang dengan demikian menambah aset pemerintah;
  • pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi (treshold capitalization)  aset tetap atau aset lainnya;
  • perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual.

Batasan minimal kapitalisasi (treshold capitalization)  aset tetap atau aset lainnya didasarkan pada nilai satuan aset tetap atau asset lainnya dan tidak berdasarkan nilai sekelompok aset tetap atau aset lainnya. Batasan minimal kapitalisasi   (treshold capitalization) untuk setiap jenis aset atau belanja modal adalah sebagai berikut :

No

Jenis Belanja Modal

Batasan Minimal Kapitalisasi Untuk Per Satuan Aset Tetap Atau Asset Lainnya

 1

 Belanja Modal Tanah

Rp

10.000.000,00

2

Belanja Modal Alat-alat Berat

Rp

10.000.000,00

3

Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Bermotor

Rp

5.000.000,00

4

Belanja Modal Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor

Rp

1.000.000,00

5

Belanja Modal  Alat-alat Angkutan di Air Bermotor

Rp

5.000.000,00

6

Belanja Modal Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor

Rp

1.000.000,00

7

Belanja Modal  Alat-alat Angkutan Udara

Rp

10.000.000,00

8

Belanja Modal Alat-alat Bengkel

Rp

300.000,00

9

Belanja Modal Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan

Rp

5.000.000,00

10

Belanja Modal Peralatan Kantor

Rp

300.000,00

11

Belanja Modal  Perlengkapan Kantor

Rp

300.000,00

12

Belanja Modal  Komputer

Rp

300.000,00

13

Belanja Modal  Mebeulair

Rp

100.000,00

14

Belanja Modal  Peralatan Dapur

Rp

300.000,00

15

Belanja Modal  Penghias Ruangan Rumah Tangga

Rp

300.000,00

16

Belanja Modal Alat-alat Studio

Rp

300.000,00

17

Belanja Modal Alat-alat Komunikasi

Rp

500.000,00

18

Belanja Modal  Alat-alat Ukur

Rp

300.000,00

19

Belanja Modal Alat-alat Kedokteran

Rp

300.000,00

20

Belanja Modal Alat-alat Laboratorium

Rp

300.000,00

21

Belanja Modal Konstruksi Jalan

Rp

10.000.000,00

22

Belanja Modal Konstruksi Jembatan

Rp

10.000.000,00

23

Belanja Modal Konstruksi Jaringan Air

Rp

10.000.000,00

24

Belanja Modal Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota

Rp

300.000,00

25

Belanja Modal Instalasi Listrik dan Telepon

Rp

1.000.000,00

26

Belanja Modal Konstruksi/Pembelian*) Bangunan

Rp

10.000.000,00

27

Belanja Modal Buku/Kepustakaan/per buku

Rp

10.000,00

28

Belanja Modal Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan

Rp

300.000,00

29

Belanja Modal Hewan/Ternak dan Tanaman 

Rp

1.000.000,00

30

Belanja Modal Alat-alat Persenjataan/ Keamanan

Rp

500.000,00

Batasan minimal kapitalisasi (treshold capitalization)  aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan diatas khusus untuk belanja modal tanah, jika belanja modal tersebut menambah bidang dan atau luas tanah maka tetap diperlakukan sebagai belanja modal walaupun biayanya dibawah batasan minimal kapitalisasi (treshold capitalization).   

Belanja untuk pengeluaran-pengeluaran sesudah perolehan aset tetap atau aset lainnya  yaitu Belanja Pemeliharaan yang dikapitalisasi dimasukkan sebagai Belanja Modal. Pengeluaran tersebut dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

  • Pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas,
    dan volume aset yang telah dimiliki;
  • Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai kapitalisasi aset tetap/aset lainnya.

Pertambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 tahun.  Pada tahun ke-7 pemerintah melakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 tahun menjadi 15 tahun.

Peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 kW dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 kW.

Peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan oleh pemerintah menjadi jalan aspal.

Pertambahan volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran aset yang sudah ada. Misalnya, penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m2 menjadi 500 m2. Contoh: SKPD merencanakan untuk menganggarkan untuk perbaikan kantor dengan memperbaiki atapnya yang sering bocor, pengecatan, penggantian ban mobil dinas A, ganti oli dan servis mobil A, serta overhaul mobil B. Rencananya, atap kantor yang terbuat dari seng akan diganti dengan atap yang lebih baik, yaitu menggunakan genteng keramik dengan menelan biaya Rp20.000.000,-. Pengecatan dengan cat kualitas nomor 1 Dulux Rp15.000.000,-. Ganti empat ban Rp2.000.000,-, servis dan ganti oli Rp750.000,-, dan overhaul  Rp 6.500.000,-. Sebelum dialokasikan anggaran untuk pengeluaran penggantian atap kantor perlu dilakukan analisis apakah pengeluaran tersebut dimasukkan sebagai Belanja Modal atau Belanja Operasional. Rencana pengeluaran untuk mengganti atap lama dengan atap baru dapat menambah kualitas atau manfaat dari bangunan. Berarti kriteria pertama terpenuhi yaitu pengeluaran tersebut mengakibatkan bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang dimiliki. Demikian juga kriteria kedua, pengeluaran tersebut memenuhi nilai minimum kapitalisasi untuk gedung dan bangunan yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,-. Pengecatan tidak akan menambah masa manfaat, umur, dan kapasitas, berapa pun nilai pengecatan. Ganti ban sama sehingga masuk klasifikasi Belanja Barang. Sedangkan overhaul akan menambah umur mesin mobil, masuk klasifikasi Belanja Modal.

About admin

Informasi tentang SIPKD dan pengelolaan keuangan daerah Kab. Mamuju

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

April 2013
S S R K J S M
« Feb   Mei »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Top Rated

Statistik Blog

  • 8,473 hits
%d blogger menyukai ini: